Girimulya.id – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) mulai Sabtu, 28 Maret 2026. Kebijakan ini menandai komitmen pemerintah untuk melindungi sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun dari risiko digital yang terus meningkat.
Hingga saat ini, baru dua platform dari delapan yang menjadi target utama berhasil menunjukkan kepatuhan penuh. Sementara empat platform digital besar lainnya masih belum memenuhi ketentuan PP Tunas, menghadapi ancaman pengenaan sanksi administratif hingga pemblokiran akses.
Status Kepatuhan Platform Digital Terhadap PP Tunas
Delapan platform digital menjadi fokus awal penerapan PP Tunas 2026, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemerintah mengelompokkan status kepatuhan mereka berdasarkan tingkat pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Faktanya, X dan Bigo Live sudah menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi. Sementara itu, TikTok dan Roblox masuk dalam kategori platform yang kooperatif sebagian. Namun, empat platform—Instagram, Facebook, Threads, dan YouTube—masih belum memenuhi seluruh ketentuan PP Tunas per 27 Maret 2026.
| Platform Digital | Status Kepatuhan |
|---|---|
| X | Kepatuhan Penuh |
| Bigo Live | Kepatuhan Penuh |
| TikTok | Kooperatif Sebagian |
| Roblox | Kooperatif Sebagian |
| Belum Patuh | |
| Belum Patuh | |
| Threads | Belum Patuh |
| YouTube | Belum Patuh |
Tegas Pemerintah: Tidak Ada Kompromi untuk Platform Tidak Patuh
Meutya, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menegaskan posisi pemerintah pada Jumat malam, 27 Maret 2026, di Kantor Komdigi, Jakarta. Beliau menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai PP Tunas.
Pernyataan Meutya sangat terang-terangan: “Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan, dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.” Nada pesan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan regulasi perlindungan anak digital.
Sanksi Administratif Menanti Platform Pembangkang
Bagi platform yang terus mengabaikan PP Tunas 2026, pemerintah memiliki serangkaian sanksi yang siap diterapkan. Meutya memastikan bahwa pemerintah akan menindak dengan tegas sesuai perundang-undangan Indonesia, mengacu pada PP maupun Peraturan Menteri yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari PP Tunas, pemerintah menjabarkan beberapa jenis sanksi administratif yang berlaku. Sanksi tersebut mencakup:
- Pemberian surat teguran
- Penghentian akses sementara terhadap platform
- Pemutusan akses secara permanen
Oleh karena itu, platform yang masih dalam kategori belum patuh diimbau untuk segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.
Langkah Awal: Roblox dan Bigo Live Tunjukkan Respons Positif
Selain itu, beberapa platform telah menunjukkan upaya nyata dalam mematuhi PP Tunas 2026. Roblox, misalnya, menyiapkan fitur khusus untuk mengawasi pengguna anak-anak dalam platform mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk memastikan keamanan pengguna muda.
Bigo Live juga merespons dengan tegas, menegaskan larangan penggunaan platform bagi pengguna di bawah umur. Respons proaktif dari kedua platform ini menjadi contoh bagi platform lain untuk mempercepat penyesuaian dengan regulasi pemerintah.
PP Tunas: Kebijakan Perlindungan Anak Digital Terbesar Secara Global
Indonesia menciptakan sejarah dengan menjadi negara pertama dalam skala besar yang menerapkan kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Keputusan ini tidak datang dari keputusan yang spontan, melainkan respons terhadap ancaman nyata yang dihadapi generasi muda digital.
Dengan populasi sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun, Indonesia mengakui bahwa perlindungan digital menjadi prioritas utama. Anak-anak Indonesia menghadapi berbagai risiko ketika mengakses internet, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia, cyberbullying, hingga ancaman kejahatan digital yang semakin canggih.
Tidak hanya itu, PP Tunas 2026 juga menjadi kebijakan terbesar dalam konteks global untuk melindungi hak-hak anak di era digital. Langkah ini menunjukkan dedikasi pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Implikasi Jangka Panjang untuk Platform Digital dan Pengguna
Implementasi PP Tunas 2026 membawa implikasi signifikan bagi industri platform digital maupun pengguna anak-anak. Platform harus melakukan transformasi dalam infrastruktur, desain produk, dan kebijakan konten mereka untuk memenuhi standar perlindungan anak Indonesia.
Bagi pengguna anak-anak, PP Tunas diharapkan menghadirkan fitur-fitur protektif seperti pembatasan konten berdasarkan usia, filter keamanan yang lebih ketat, dan monitoring aktivitas yang lebih baik. Selain itu, orang tua dan pendidik memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan anak-anak mereka menggunakan platform digital dengan aman dan bijaksana.
Dengan demikian, PP Tunas 2026 bukan sekadar regulasi teknis, tetapi merupakan fondasi bagi terciptanya digital yang lebih bertanggung jawab dan melindungi generasi penerus bangsa.